106 Kepala kampung Kab Paniai yang merasa di rugikan melakukan Aksi Demo.

  • Whatsapp

Enarotali- paniai ,106 kepala kampung bersama masyarakat yang merasa di rugikan oleh Bupati Paniai turun jalan melakukan aksi demonstrasi di Halaman Gedung DPRD Kabupaten Paniai pada hari Senin ,Tanggal 16 Agustus 2021.Masa Demo menuntut atas keputusan bupati Paniai pada poin menimbang huruf a, bahwa laporan dan aspirasi masyarakat kampung tentang pengelolaan alokasi dana kampung yang kurang baik dan tidak wajar. Isi SK pada huruf a ,tidak obyektif dan tak ada bukti,maka para kepala kampung melakukan demonstrasi dengan memasang balio di depan kantor DPPKAD kabupaten paniai .

lalu bergeser ke gedung DPRD Kab Paniai untuk meminta Bupati Paniai segera mengeluarkan surat permohonan maaf kepada para kepala kampung masyarakat Paniai agar kami juga menjaga nama baik dan segera melakukan evaluasi SK tersebut demi pengembalian nama baik kami.ada tujuh poin yang di sampaikan kepada Bupati Paniai di antaranya.bisa lihat dibawah ini:

Ada 7 point’ isi tuntutan Demonstrasi 106 Kepala kampung Kab.Paniai yaitu :

  1. Kami kepala kampung SE kabupaten Paniai memiliki legalitas hukum yabf sah berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa ,Pasal 39 ayat 1 dan SK Bupati Paniai Nomor 1888.45_71 Tertanggal 16 April 2016.
  2. SK PLT Bupati Paniai telah menunjukkan pembodohan dan penipuan Publik bahwa kami 106 kepala kampung telah melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dana desa,tanpa bukti yang jelas sebagai kekuatan hukum.
  3. Bupati Paniai jangan terjebak kepala kampung sementara SK PLT dalam tindakan Ilegal dan Korupsi,maka di minta gugur dan tidak berlaku lagi berdasarkan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 47 ayat 4 bahwa masa berlaku pejabat sementara (SK PLT) berlaku paling lama 6 bulan.
  4. Dalam menerbitkan SK PLT Kepala Kampung Bupati Paniai telah terbukti melanggar UU No 6 Tahun 2014 tentang desa,Pasal 39,40,41,42,46, ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 dan 4.
  5. Disampaikan kepada Sekda Paniai ,mohon memberikan penjelasan dan pemahaman aturan dan mekanisme Pemerintahan yang benar kepada Bupati Paniai berdasarkan UU dan turunannya Permendagri No.82 Tahun 2015, dan No 66 Tahun 2017,agar Pemerintahan Kab Paniai berjalan dengan baik.
  6. Apabila Bupati Paniai terus mendorong dan memaksa pejabat sementara kepala kampung yang nota Bene SK tersebut dudag gugur,maka kami akan laporkan kepada KPK RI.
  7. Bertolak dari point 2, Bupati Paniai melakukan Pencemaran nama baik kami 106 Kepala Kampung,seolah olah kami di korupsi,kami mohon menyampaikan permohonan maaf,kalau tidak kami akan laporkan kepihak berwajib.

Koordinator aksi demonstrasi Mangki Pigome,dalam orasinya menyatakan bahwa apa yang diputuskan oleh Bupati Paniai dalam keputusan tersebut sangat tidak benar, bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat, masyarakat mana yang melaporkan pasalnya kami di lapangan ,kami kerja sesuai dengan Petunjuk yang tertuang dalam APBK dan RAB Perjenis kegiatan setiap Tahapannya, SK Plt yang di turunkan oleh Bupati Paniai melalui Ade Kaka keluarga bupati yang tersebar kepada Tim pembentukan bupati di bagi secara rahasia dan hinga sampai pada hari ini , kami 106 kepala kampung yang di pecat oleh Bupati Paniai belum mendapat SK Plt tersebut, jika kami korupsi Bupati kenapa bupati Paniai tidak memberikan surat pemberhentian kepada kami dengan menjelaskan tahun anggaran berapa? Tahap berapa kegiatan apa yang kami belum melakukan di lapangan… Lebih gila juga keputusan bupati Paniai semuanya sama judul, apakah 106 kakam memiliki karakter yang sama? Bupati harus menjawab itu ucap Frans pigome kakam Okaitadi.

Selain itu, juga mangki pigome membeberkan beberapa hal dalam orasinya di gedung DPRD Kab Paniai SK Plt keluar dengan mekanisme yang salah, dan penuh kepentingan tertentu yang bupati Paniai setting, maka kami di korbankan dengan pencemaran nama baik kami di hadapan masyarakat, maka bupati Paniai harus bertanggung jawab dengan hal ini, karena dalam proses persidangan di Jayapura PTUN bupati belum menunjukkan bukti-bukti yang yang di putuskan melalui pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan ada banyak data yang di temukan foto pembagian BLT 2020 di jadikan sebagai kegiatan muskam dan foto lainnya, yang terbukti palsu di PTUN Jayapura kata kakam kadiai dalam orasi tersebut.

Masa aksi di terima oleh Ketua DPRD Sem Nawipa,Wakil ketua I Semuel Keiya dan Ketua komisi A DPRD Kabupaten Paniai Marten Tenouye . Ketua Komisi A membenarkan dan menyampaikan di hadapan ratusan kakam di halaman kantor DPRD bahwa sebenarnya SK plt tersebut lahir dengan suatu mekanisme yang salah dimana PLT diberikan kepada PNS untuk menemukan kepala desa definitif hasil musyawarah dalam kurun waktu yang terbatas dan paling lama 6 bulan ko, Mala bupati menerbitkan kepada masyarakat, dan memiliki ,waktu paling lama 6 bulan Mala berjalan PLT tersebut hingga sampai 8, atau 9 bulan hal ini Bupati Paniai mengunakan dasar Hukum yang mana? UU desa sudah jelas dan tegas menyatakan dalam pasal 46 ayat 1 dan pasal 47 ayat 1 dan 4, bersama turunan permennya… Itupun apa bila kepala desa terbukti korupsi yang di putuskan melalui pengadilan dengan nomor perkara yang jelas sebagai kekuatan hukum tetap, maka kami berharap bupati Paniai segera kembalikan nama baik 106 kepala kampung dan aktifkan kembali karena mereka masih sisa 8 bulan kedepan untuk memegang jabatan kepala kampung ucap ketua KOMISI A DPRD Kabupaten Paniai yang membidangi, politik,hukum, sosial dan pemerintahan.

Selain itu,Wakil Ketua I Semuel Keiya menyampaikan kami akan fasilitasi dan mediasi para kepala kampung untuk Diskusi dan ketemu langsung dengan Bupati Paniai pada tanggal 23 Agustus 2021,ujarnya.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *